Banda Aceh (Aentenews) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh (BPJN) menyatakan progres pembangunan infrastruktur di kabupaten Nagan Raya yang terdampak bencana banjir November 2025 baru mencapai 29,3 persen per Oktober 2026 dan ditargetkan rampung akhir Desember 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp87 miliar untuk pemulihan infratsruktur ditargetkan rampung pada 27 Desember 2026 . Sejumlah alat berat dikerahkan untuk percepatan dan sistem kerja tiga sif.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Pekerjaan dilaksanakan dalam tiga sif setiap hari untuk mengejar target penyelesaian pada 27 Desember 2026.
Proyek Strategis Nasional tersebut mencakup penanganan badan jalan, pembangunan tanggul dan pengarah arus sungai, serta perawatan jembatan. Hingga Jumat (2/10/2026), progres fisik pekerjaan telah mencapai 29,3 persen.
Kepala Urusan Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen, Aceh Fachrun Rizaldi mengatakan penanganan badan jalan dilakukan melalui penimbunan sepanjang sekitar 400 meter. Sementara tanggul pengarah arus dibangun pada bagian hulu dan hilir sungai untuk melindungi jalan serta struktur jembatan.
“Untuk jembatan sifatnya perawatan, meliputi pengecatan rangka baja, penanganan expansion joint, bantalan bawah, serta pengamanan pilar dan abutment,” kata Rizaldi saat meninjau lokasi bersama Satgas PRR.
Pekerjaan tersebut didanai melalui APBN dengan nilai Rp87 miliar. Pelaksanaan telah dimulai sejak Februari 2026 dan seluruh pekerjaan harus diselesaikan sebelum berakhirnya masa kontrak berakhir.
“Pengerjaan sudah kami mulai pada Februari dan harus selesai pada Desember. Tepatnya, pada 27 Desember seluruh pekerjaan sudah harus selesai,” ujar Rizaldi.
Untuk mempercepat pengerjaan, jumlah ekskavator ditambah dari empat menjadi enam unit, sedangkan armada dump truck ditingkatkan dari lima menjadi delapan unit. BPJN Aceh juga menambah tim lapangan dari tujuh menjadi sembilan kelompok kerja.
Percepatan proyek turut dikawal melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dukungan daerah diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan teknis dan nonteknis yang berpotensi menghambat pekerjaan.
“Mohon pemerintah daerah juga membantu percepatan karena ini Proyek Strategis Nasional dan harus selesai pada Desember. Infrastruktur ini juga diperlukan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat,” kata Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Satgas PRR Imran.