"Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu," tegasnya.
Edo meminta Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan bergerak cepat mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan anggaran kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
"Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu," katanya.
Edo menambahkan, pemerintah pusat perlu memastikan tidak ada daerah yang mengalami kesulitan fiskal berkepanjangan. Selain memberikan tambahan anggaran, evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah juga harus dilakukan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
"Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," pungkas Edo.