Pada sektor pendidikan keagamaan, penanganan mencakup 207 madrasah dan 69 pondok pesantren di Aceh, 57 madrasah di Sumatera Utara, serta 29 madrasah dan dua pondok pesantren di Sumatera Barat. Pemulihan fasilitas tersebut diarahkan agar kegiatan belajar dan pengasuhan para santri dapat berlangsung kembali dalam lingkungan yang aman dan layak.
Pelaksanaan program Kementerian PU tersebut menjadi bagian dari penanganan terpadu yang dikoordinasikan dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus diperkuat agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
Bersamaan dengan pemulihan fasilitas publik, penanganan infrastruktur sumber daya air dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan mengurangi risiko bencana lanjutan. Dari 14 bendung kewenangan pemerintah pusat yang terdampak, empat telah selesai ditangani pada fase tanggap darurat, sedangkan sepuluh lainnya berada dalam rangkaian penanganan lanjutan.
Kementerian PU juga telah menormalisasi 38 dari 94 sungai kewenangan pusat pada fase tanggap darurat. Enam muara sungai telah selesai dinormalisasi untuk memperlancar aliran air dan mengurangi penumpukan material pascabencana.
Untuk memperkuat pengendalian sedimen dari kawasan hulu, pemerintah menargetkan pembangunan 111 infrastruktur pengendali sedimen. Target tersebut terdiri atas 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit, serta 14 sand pocket. Enam sabo dam telah masuk dalam paket pekerjaan berjalan yang tersebar di Gayo Lues, Tapanuli Tengah, dan Tanah Datar.
Aentenews by Ampelsa
