Jakarta (Aentenews) –Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa BGN siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK mengenai penganggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan program tersebut berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Sudaryono, BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.
"Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat," ujar Mas Dar pada Jumat (31/7/2026).
Mas Dar menjelaskan bahwa kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan berfokus pada pelaksanaan program agar manfaat Program MBG dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia.
"Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) terpisah dari dana pendidikan dan berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 sejak putusan di bacakan.
Menurutnya, hingga saat ini BGN memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan tetap berlangsung dengan baik. Selain itu, BGN juga terus menyelaraskan data bersama kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, sehingga intervensi gizi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
