"Ada pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar yang bukan untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk dijual kembali. Praktik seperti ini harus dihentikan karena membuat distribusi tidak tepat sasaran," tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat agar pasokan berjalan lancar dan masyarakat yang berhak benar-benar memperoleh manfaat dari program subsidi pemerintah. Ia juga meminta satuan tugas terkait menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak-pihak yang menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal.
Ditegaskannya, dari hasil kunjungan lapangan, kami meminta Satgas melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat agar persoalan ini tidak terus berulang," katanya.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi guna menjamin ketersediaan pasokan, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Aentenews by Ampelsa.
