Jakarta (Aentenews) –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang guna menjaga inflasi tetap terkendali pada semester II Tahun 2026.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri, Tito Karnavian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Mendagri meminta Pemda, khususnya yang masih mencatatkan tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah-langkah pengendalian sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing, terutama melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
“Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” katanya.
Mendagri menjelaskan, penyumbang utama kenaikan inflasi berasal dari sektor transportasi, terutama angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras, juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Dalam kesempatan itu, Mendagri memastikan kondisi inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi nasional tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan inflasi secara bulanan (month to month) yang dipengaruhi sejumlah faktor.
“Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal,” ujarnya kepada awak media.
