Meulaboh (Aentenews) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mendesak Pemerintah Aceh agar segera menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perintah kepada Gubernur Aceh untuk memfasilitasi penegasan batas dan penyelesaian perselisihan wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan Nagan Raya.
Perintah Kemendagri itu tertuang dalam surat Nomor 300.2.3/e.1189/BAK tertanggal 19 Agustus 2025, kata Ketua DPRK Aceh Barat Ahmad Yani di Meulaboh, Sabtu.
Surat dari Kemendagri itu merupakan respons atas permohonan resmi Bupati dan DPRK Aceh Barat yang meminta peninjauan ulang terhadap batas wilayah yang selama ini mengacu pada peta kesepakatan tahun 2021.
Berdasarkan evaluasi, peta tersebut dinilai merugikan Aceh Barat karena mengurangi wilayah lebih kurang 648 hektare, termasuk area vital seperti lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dalam hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah dinyatakan dan diakui secara substansi sebagai bagian dari Aceh Barat.
Dalam pernyataannya, DPRK Aceh Barat meminta agar Pemerintah Aceh mengusulkan peta tahun 2014 kepada Kemendagri sebagai acuan validasi batas wilayah. Peta tersebut dinilai lebih kompatibel karena sesuai dengan dokumen RTRW, kondisi lapangan, dan aspirasi masyarakat.
Hal itu juga ditegaskan dalam audiensi bersama Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, di mana DPRK Aceh Barat menolak pemaksaan penggunaan peta tahun 2021.
Menurut DPRK, peta tersebut jelas bertentangan dengan dokumen RTRW Aceh Barat yang sudah diatur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2013, di mana wilayah yang disengketakan itu masuk dalam administrasi Kabupaten Aceh Barat.