Selain persoalan harga kelapa sawit, Fraksi PAN juga meminta pemerintah mempercepat penyelesaian kebun plasma sekitar 500 hektare yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah daerah juga didorong segera memfasilitasi penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh Barat.
Ramli menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBK bukan hanya persoalan administrasi, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan setiap anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” pungkasnya.//Aentenews by RIO.
