Menurutnya, keberadaan berbagai sistem tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan disiplin aparatur, efisiensi kerja, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Pemerintah daerah harus mampu memastikan seluruh sistem yang telah dibangun dapat terintegrasi secara optimal dalam satu ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.
“Integrasi ini penting agar dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis data,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ruswaidi menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Ia mengajak seluruh pihak, khususnya yang menangani perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan barang dan aset daerah, untuk berperan aktif dalam mendukung penyusunan dan implementasi dokumen PEMDI yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh Barat, Dedi Mulyanda, mengatakan FGD ini menjadi langkah strategis dalam merumuskan dokumen penting menuju pemerintahan digital yang terintegrasi.
“Melalui FGD ini, kita akan merumuskan tiga dokumen utama, yakni rencana induk SPBE, peta rencana SPBE, serta arsitektur SPBE sebagai arah kebijakan Aceh Barat menuju pemerintahan digital,” jelasnya.
Ia menyebutkan, peningkatan indeks SPBE yang diraih saat ini tidak terlepas dari berbagai upaya digitalisasi yang telah dilakukan, termasuk digitalisasi layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta integrasi layanan publik antar-SKPK.
Selain itu, kata Dedi, Pemkab Aceh Barat juga telah menerapkan e-Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
“Ke depan, kami juga terus mendorong peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang teknologi informasi, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan sistem digital,” tambahnya.
