Warga yang belum memiliki rumah layak huni, misalnya, akan dibantu melalui APBK apabila belum terakomodasi anggaran Pemerintah Aceh. Sementara warga yang membutuhkan penguatan ekonomi akan mendapat modal awal, pendampingan usaha, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan demikian, Pemkab Abdya akan memperketat koordinasi lintas sektor dan mengintegrasikan sumber pembiayaan dari Kementerian Sosial, Pemerintah Aceh, CSR perusahaan, hingga zakat melalui Baitul Mal.
Safaruddin meminta setiap lembaga memastikan bantuan yang diberikan tidak menyasar kebutuhan yang sama kepada penerima yang telah mendapat bantuan dari lembaga lain.
“Misalnya jika Baitul Mal sudah membantu salah satu masyarakat, maka Dinas Sosial jangan lagi membantu masyarakat yang sama. Harus membantu dengan pilihan yang lain, sehingga tidak tumpang tindih dalam memberikan bantuan,” katanya.
Penanganan kemiskinan ekstrem tersebut secara khusus dipercayakan kepada Wakil Bupati Zaman Akli.
Pemerintah daerah menargetkan warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, termasuk mereka yang tidak memiliki rumah, tidak berpenghasilan tetap, atau memiliki tanggungan anak balita, dapat ditangani hingga memiliki kehidupan yang layak.
Rapat kerja dihadiri Wakil Bupati Zaman Akli, Kepala BPS Abdya Ali Abrori, jajaran SKPK, para camat, serta seluruh para keuchik dalam Kabupaten Abdya.
Aentenews by Ampelsa.