Menurut Zainul, apabila hasil penghitungan ulang menunjukkan adanya anggaran yang dapat dioptimalkan, dana tersebut dapat diarahkan untuk mempercepat aktivasi sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang saat ini telah memasuki tahap seleksi.
"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T. Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," tegas Zainul.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat IV itu menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dalam memastikan program MBG dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan perencanaan dan penyalurannya berjalan tepat.
"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya.
Aentenews by Ampelsa