Lokakarya Penguatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Aceh Berbasis Risiko Bencana dan Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh. Foto BNPB
Banda Aceh (Aentenews) -Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat pengintegrasian pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemulihan pascabencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan provini Aceh.
"Pemulihan pascabencana tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian yang menyatu dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza pada lokakarya di Banda Aceh.
Lokakarya Penguatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Aceh Berbasis Risiko Bencana dan Pemulihan Pascabencana yang diselenggarakan pada 24–26 Juni menekankan pada kolaborasi penguatan proses pemulihan bencana secara terintegrasi.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi BNPB bersama Program SIAP SIAGA serta didukung Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pembangunan yang adaptif terhadap risiko bencana sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Ia menambahkan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) merupakan landasan penting dalam penyusunan Rencana Induk Pemulihan yang membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Nadhirah Seha Nur, mengatakan bahwa Aceh merupakan wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana tinggi sehingga pembangunan daerah harus selalu mempertimbangkan aspek risiko.