“Prinsip kita adalah ingin memberikan bantuan secepat mungkin, secepat mungkin, kenapa? Supaya yang terdampak betul-betul bisa memperbaiki rumahnya dan juga bersemangat kembali,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah menerapkan sistem pendataan bertahap agar bantuan dapat segera disalurkan tanpa harus menunggu seluruh wilayah terdampak selesai didata. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kerusakan rumah yang awalnya ringan atau sedang menjadi lebih parah akibat keterlambatan penanganan.
Di sisi lain, pemerintah tetap membuka peluang pengajuan pada tahap berikutnya bagi masyarakat yang belum terdata, dengan tetap melalui proses verifikasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran. “Sehingga kita harapkan semua yang terdampak betul-betul dapat menerima bantuan dari pemerintah,” pungkasnya.
Menko PMK Pratikno menjelaskan total bantuan yang salurkan di Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah sebanyak Rp117, 96 miliar kepada sekitar 4.469 kepala keluarga (KK), baik yang rumahnya rusak ringan maupun sedang. Hingga saat ini total bantuan yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat di tiga provinsi terdampak sebanyak Rp654,87 miliar untuk 29.786 KK.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi, serta pejabat terkait lainnya.
Aentenews by Ampelsa.