Lebih lanjut dikatakannya, sebagian besar kendala ini bersifat administratif dan koordinatif, sehingga perlu segera dituntaskan agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih cepat.
Terkait bantuan pengisian hunian telah mencapai 88,32 persen atau 7.575 dari 8.577 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan bantuan stimulan mencapai 72,09 persen. Sementara itu, penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) baru mencapai 24,20 persen atau 4.569 dari 18.880 KPM. Masih terdapat 14.311 KPM dengan kebutuhan sekitar Rp68,87 miliar yang perlu segera diselesaikan.
Pemulihan fasilitas kesehatan juga memerlukan penyelarasan data dan asesmen. Sebanyak 21 lokus yang terdiri atas 19 Puskesmas dan dua Puskesmas Pembantu (Pustu) mendapat Rp14,21 miliar atau 41,9 persen dari alokasi Aceh. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah terbit dengan distribusi direncanakan pada Oktober–November 2026 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) ditargetkan pada Desember 2026.
Hasil monev juga menunjukkan adanya perbedaan klasifikasi kondisi fasilitas kesehatan. Dari 18 Pustu yang sebelumnya dinilai hanya memerlukan pembersihan, hasil lapangan menunjukkan 16 di antaranya mengalami kerusakan, termasuk lima unit dengan kerusakan berat. Enam Puskesmas juga dinilai tidak terdampak, sementara RSUD dr. Muchtar Hasbi belum masuk dalam program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan budidaya perikanan telah mencapai 304,79 hektare, menjadi capaian pemulihan budidaya terluas di Aceh. Ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan penghidupan pascabencana.
Sementara itu, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp31,63 miliar dengan rencana Rp33,63 miliar, termasuk dukungan infrastruktur sebesar 92,78 persen, belum terealisasi. Percepatan realisasi TKD menjadi salah satu tindak lanjut yang perlu dilakukan agar dukungan terhadap pemulihan di daerah dapat segera berjalan.
Aentenews by Ampelsa